MUI Jelaskan Dasar Hukum Penentuan Fatwa Halal

339 views Leave a comment
MUI Jelaskan Dasar Hukum Fatwa Halal

Dailymoslem – Seperti kita ketahui, MUI beberapa kali mengeluarkan fatwa halal atau haram untuk menghadapi keresahan masyarakat Muslim di Indonesia. Namun, darimana dasar hukum untuk fatwa tersebut? Apakah fatwa tersebut bisa diterapkan sebagai peraturan pemerintah yang sah?

Menghadapi kondisi masyarakat yang mulai kritis dengan kondisi di sekitarnya, MUI pun membeberkan mengenai dasar hukum penentuan fatwa halal atau haram yang menjadi salah satu tugasnya. Di acara pertemuan silaturrahim para anggota KF MUI dengan kepengurusan LPPOM MUI di Global Halal Center, kantor LPPOM MUI Bogor, pihak MUI menjawab pertanyaan tersebut.

Mengenai tujuan dari dikeluarkannya fatwa halal atau haram, MUI merujuk pada sebuah ayat yang mengajak kita untuk bertanya pada mereka yang lebih berilmu jika kita tidak mengetahui tentang sesuatu.

“… maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.” (Q.S. An-Nahl: 43).

“Komisi Fatwa MUI berperan dalam kerangka memberikan kaidah penuntun dan bimbingan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya melalui mekanisme penetapan fatwa, agar menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan dalam merespon dinamika kemasyarakatan, termasuk juga bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek),” tutur Dr.H.M. Asrorun Niam Sholeh, M.A., Sekretaris Komisi Fatwa MUI, seperti dilansir dailymoslem.com dari halhalal.com.

Mengenai dasar hukum dari fatwa itu sendiri, lebih lanjut Asrorun menjelaskan bahwa secara ‘de facto’, fatwa MUI memiliki fungsi sebagai layanan keagamaan bagi masyarakat. Produknya sendiri disebut Legal Opinion atau pandangan/pendapat hukum.

Apakah Legal Opinion cukup menjadi peraturan yang perlu kita taati?

Nah, legal opinion ini bisa diperkuat menjadi Legal Binding atau Keputusan Huku yang Mengikat ketika sudah ada mandat dari pemerintah itu sendiri. Ada beberapa fatwa MUI yang telah dikukuhkan menjadi legal binding, di antaranya adalah fatwa terkait ekonomi syariah, tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang diserap menjadi peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah lainnya, termasuk fatwa yang terkait produk halal.

Sedangkan secara ‘de jure,’ penetapan fatwa halal oleh MUI diperkuat secara formal oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan adan POM serta MUI. Yang artinya, fatwa halal maupun haram yang dikelurkan oleh MUI telah memiliki Legal Standing (dasar hukum) yang kuat.

Nah, sekarang sudah tidak ragu lagi dengan fatwa MUI, kan?

(Visited 215 times, 1 visits today)